Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam Ekonomi Global 2007-2008

THE GLOBAL NEXUS

Krismon Global di Tahun Tikus Bumi

Christianto Wibisono

INDONESIA memasuki Tahun Tikus Bumi 7 Februari 2008 dengan krisis moneter (krismon) global dan krisis sembako nasional plus krisis banjir rutin, Jumat 1 Februari. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpaksa pindah mobil yang mogok terjebak banjir di depan Sarinah, jalan raya yang menjadi simbol kekuatan ekonomi bisnis Indonesia, Thamrin - Sudirman.

Dalam 10 hari the Fed (bank sentral AS) dua kali menurunkan suku bunga untuk menenangkan situasi. Presiden Yudhoyono mengumpulkan konglomerat, Rabu 30 Januari 2008, BUMN, Kamis 31 Januari 2008, dan sidang kabinet Jumat (1/2) siang. Kabinet memutuskan stimulans Rp 13,7 triliun berupa penurunan PPn Rp 10,1 triliun dan subsidi pangan Rp 3,6 triliun.

Di AS, Presiden Bush mengucurkan stimulan US$ 150 miliar. Tapi, pada Senin 28 Januari 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka kasus aliran dana BI ke DPR yang beritanya terkubur di tengah Soehartomania, wafatnya mantan presiden itu pada Minggu. Padahal Gubernur BI harus menghadiri sidang Bank for International Settlements di Manila. Tapi, menurut alibi seorang pejabat, dulu juga Gubernur Syahril Sabirin sewaktu jadi tersangka tidak mundur dan tidak ada pengaruhnya bagi kredibilitas BI di mata dunia. Cuek dengan opini publik dunia, itulah arogansi elite RI.

Krisis sektor perumahan AS yang merugikan lembaga keuangan puncak AS, seperti, Citibank, JP Morgan Chase dan Merrill Lynch juga merembet ke bank global di luar AS. Barclays Capital, Northern Rock dan HSBC dari Inggris, Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Llyonais dan Societe Generale Prancis, serta UBS Swiss dan Unicredit Italia. HSBC terkena kredit macet US$ 9 miliar dan DBS (Singapura) harus menghapuskan kerugian dan memberhentikan CEO-nya. Tapi, Temasek dan GSIC masih tetap punya kemampuan untuk menjadi penyelamat dan penyedia dana untuk ikut mengamankan Citibank, Merrill Lynch, dan UBS. Bersama Abu Dhabi Investment Authority dan Kuwait Fund, kekuatan yang dijuluki SWF (Sovereign Wealth Fund atau BUMN pengelola surplus keuangan negara) ini menjadi topik kampanye para capres yang menjadi sok nasionalistis. Hillary mengingatkan bahwa SWF yang mengambil alih sebagian saham bank-bank raksasa AS bisa membahayakan kepentingan nasional AS. Bahasa capres Hillary ini mirip bahasa politisi dunia ketiga yang antikapitalis.

Ironi dari krismon 2008 ialah seolah karma dari krismon 1998. Ketika krismon melanda Asia Timur, Jepang bisa turun tangan menyelamatkannya dengan membentuk dana dari Asia Timur tanpa AS dan Eropa. Tapi, dihalangi oleh IMF yang tetap ingin menguasai sistem moneter global secara manunggal. Sekarang justru kapitalisme Wall Street yang babak belur akibat kerugian spekulasi sub-prime, memerlukan injeksi dana segar dari SWF dunia ketiga. Kalau tidak ada SWF yang menalangi dana maka bank-bank papan atas AS bisa gulung tikar.

Diselamatkan Dunia Ketiga

Sejak Agustus 2007, hampir US$ 100 miliar dana milik SWF dunia ketiga mengalir menyelamatkan perbankan AS dari kebangkrutan. Total aset dari seluruh SWF antara US$ 2-3 triliun atau lebih besar dari hedge funds dan dua kali lipat dana swasta G8. Proyeksi sebelum krisis minggu lalu aset SWF akan berkisar US$ 7-10 triliun pada 2012 atau mendekati GDP AS yang sekarang US$ 13 triliun. Sedang PDB seluruh dunia pada 2006 diperkirakan US$ 46,66 triliun.

IMF telah mendekati Abu Dhabi, Singapura, dan Norwegia untuk merumuskan kebijakan global tentang SWF. Abu Dhabi memimpin ranking SWF dengan aset hampir US$ 1 triliun di bawah bendera Abu Dhabi Investment Auhority. Singapura dengan dua sayap GSIC dan Temasek, di tempat kedua dengan US$ 490 miliar. Norwegia di nomor 3 dengan aset US$ 330 miliar. Arab Saudi menyusul akan membentuk SWF resmi sedang Kuwait sudah sejak krisis energi 1973 menginvestasikan dananya ke perusahaan global, seperti, Mercedes Benz. Di samping negara penghasil minyak Arab seperti Kuwait, Libya, Aljazair, dan Qatar, maka Tiongkok (RRT) dan Rusia juga memiliki SWF yang berkembang pesat. RRT karena surplus neraca perdagangan dan Rusia karena rezeki migas. SWF RRT memegang 30 persen obligasi AS. Keterkaitan dana global diproklamirkan sebagai NyLonKong, New York, London dan Hong Kong secara interaktif mempengaruhi ekonomi dunia.

Di tengah gejolak makro ada juga mega kriminal, petualangan seorang pialang valas dari Societe General berumur 31 tahun, Jerome Kerviel, yang mengulangi kecerobohan Nick Leeson yang pada 1995 membangkrutkan Baring karena rugi US$ 1,4 miliar. Waktu itu, Leeson baru berumur 27 tahun. Setelah dipenjara 3,5 tahun Leeson menjadi CEO klub sepakbola dan hanya ingin memberikan komentar atau wawancara bila dibayar mahal oleh media dalam skandal US $ 7,2 miliar Societe General.

Skandal seperti ini tentu saja semakin memerosotkan kredibilitas Barat yang sering mengecam Timur sebagai korup, tidak transparan, dan tidak accountable. Krismon di AS juga mencerminkan kecerobohan sistem pengawasan dan pencegahan dini, yang ternyata tidak berfungsi, sehingga hampir seluruh bank papan atas dunia terimbas dan terjebak spekulasi kredit perumahan. Sebenarnya, masyarakat AS sudah telanjur menerapkan gaya hidup besar pasak daripada tiang dengan ekspansi kartu kredit yang mengakibatkan tabungan minus. Sebagian besar rumah tangga AS berutang dari kartu kredit. Porsi terbesar memang dari kredit perumahan, tapi kredit konsumsi lain, tertinggi sedunia.

Dalam kondisi seperti itu sebetulnya pemilik dana surplus yang sekarang didominasi oleh SWF dunia ketiga bisa dirangsang untuk berinvestasi di ASEAN termasuk Indonesia. Banyak yang bingung, pesimis, dan panik, bahwa dalam perlombaan ekonomi ASEAN akan ditinggalkan oleh Tiongkok dan India. Dua negara itu memang unik, terutama Tiongkok yang diminati dan dibanjiri investor dan kemudian bisa menghasilkan surplus devisa raksasa yang digulirkan dan diputar kembali di AS untuk membeli obligasi. Kenapa tidak diinvestasikan di ASEAN dengan return yang lebih tinggi. Masalah pokok terutama untuk Indonesia adalah ketidakpastian hukum yang tercermin dari kegamangan pemerintah dan yudikatif yang terjebak pada internal politicking dan bukan menjamin supremasi hukum.

Krismon jilid 2 pada 2008 ini jauh lebih serius dari krismon Asia Timur 1998. Sebab sumber krisis justru raksasa AS yang dulu melalui IMF menjadi penyelamat, tapi sekarang malah harus diselamatkan oleh SWF dunia ketiga dari RRT, Abu Dhabi, Kuwait, Arab Saudi, dan Singapura. Jika Indonesia masih terus melakukan internal politicking dalam kebijakan yang tidak tepat sasaran, krismon 2008 ini bisa mengulangi krismon 1998 dengan segala dampaknya.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional.

---

Sumber: SP, 4/2/08

Jakarta: A Sinking GIANT?

-----------

While almost all major capitals in the region are investing heavily in public transportation, parks, playgrounds, sidewalks and cultural institutions like museums, concert halls and convention centers, Jakarta remains brutally and determinately "pro-market": profit-driven and openly indifferent to the plight of a majority of its citizens who are poor.

-----------

What do you say, guys?

Jakarta, Indonesia -- A  Sinking Giant?
The Jakarta Post -- by Andre Vltchek

In Graham Greene's Our Man in Havana, the British secret service demotes an agent by reassigning her to the dreaded posting of Jakarta. It is no surprise: For much of the last century, Jakarta was saddled with a reputation as a poverty-ridden hellhole. Andre Vltchek believes nothing has changed.

TODAY, high-rises dot the skyline, hundreds of thousands of vehicles belch fumes on congested arteries and super-malls have become cultural centers of gravity in this fourth largest city in the world. In between these colossal super-structures, humble kampongs house the majority of the city dwellers who often have no access to basic sanitation, running water or waste management.

While almost all major capitals in the region are investing heavily in public transportation, parks, playgrounds, sidewalks and cultural institutions like museums, concert halls and convention centers, Jakarta remains brutally and determinately "pro-market": profit-driven and openly indifferent to the plight of a majority of its citizens who are poor.

Most Jakartans have never left Indonesia, so they cannot compare their capital with Kuala Lumpur or Singapore, with Hanoi or Bangkok. Comparative statistics and reports hardly make it into the local media. Despite the fact that the Indonesian capital is for many foreign visitors still a hell on earth, the media describes Jakarta as "modern", "cosmopolitan", a "sprawling metropolis".

Newcomers are often puzzled by Jakarta's lack of "public" amenities. Bangkok, not exactly known as a "user-friendly city", still has several beautiful parks.

Even cash-strapped Port Moresby boasts wide promenades, playgrounds, long stretches of beach and sea walks.

Singapore and Kuala Lumpur compete with each other in building wide sidewalks, green areas as well as cultural establishments. Manila, another city without a glowing reputation for its public amenities, succeeded in constructing an impressive sea promenade dotted with countless cafes and entertainment venues while preserving its World Heritage Site of Intramuros.

Hanoi repaved its wide sidewalks and turned a park around Huan-Kiem Lake into an open-air sculpture museum.

But in Jakarta, there is a fee for everything. Many green spaces have been converted to golf courses for the exclusive use of the rich. The approximately one square kilometer of Monas seems to be the only real public area in a city of more than 10 million. Despite being a maritime city, Jakarta has been separated from the sea, with the only focal point being Ancol, with a tiny, mostly decrepit walkway along the dirty beach dotted with private businesses.

Even to take a walk in Ancol, a family of four has to spend Rp 40,000 in entrance fees, something unthinkable anywhere else in the world. The few tiny public parks which survived privatization are in desperate condition and mostly unsafe to use.

There are no sidewalks in the entire city, if one applies international standards to the word "sidewalk". Almost anywhere in the world (with the striking exception of some cities in the U.S. like Houston and Los Angeles) the cities themselves belong to pedestrians. Cars are increasingly discouraged from the centers. Wide sidewalks are understood to be the most ecological, healthy and efficient forms of short-distance "public transportation" in areas with high concentrations of people.

In Jakarta, there are hardly any benches for people to sit and relax, no free drinking water fountains or public toilets. It is these small but important "details" that are symbols of urban life anywhere else in the world.

Most world cities, including those in the region, want to be visited and remembered for their culture. Singapore is managing to change its "shop-till-you-drop" image to that of the center of Southeast Asian arts. Monumental Esplanade Theatre reshaped the skyline, offering first-rate international concerts of classical music, opera, ballet, but also performances of the leading artists from Southeast Asia. Many performances are subsidized and are either free or cheap relative to the high incomes in the city-state.

Kuala Lumpur spent US$100 million on its philharmonic concert hall located right under the Petronas Towers, the tallest buildings in the world. This impressive and prestigious concert hall hosts local orchestra companies as well top international performers.

The city is presently spending further millions to refurbish its museums and galleries, from the National Museum to National Art Gallery.

Hanoi is proud of its culture and arts, which are promoted as its major attraction: Millions of visitors flock into the city to visit countless galleries, stocked with canvases which can be easily described as some of the best in Southeast Asia. Its beautifully restored Opera House regularly offers Western and Asian music treats. Bangkok's monumental temples and palaces coexist with extremely cosmopolitan fare: International theater and film festivals, countless performances, jazz clubs with local and foreign artists on the bill, as well as authentic culinary delights from all corners of the world. When it comes to music, live performances and nightlife, there is no city in Southeast Asia as vibrant as Manila.

Now back to Jakarta. Those who have ever visited the city's "public libraries" or National Archives building will know the difference. No wonder: in Indonesia education, culture and arts are not considered to be "profitable" (with the exception of pop music), and are therefore made absolutely irrelevant. The country has the third lowest spending in the world on education (according to The Economist, only1.2 percent of its GDP) after Equatorial Guinea and Ecuador (there the situation is now rapidly improving with the new progressive government).

Museums in Jakarta are in appalling condition, offering absolutely no important international exhibitions. They look like they fell on the city from a different era and no wonder -- the Dutch built almost all of them. Not only are their collections poorly kept, but they lack elements of modernity: There are no elegant cafes, museum shops, bookstores and even public archives. It appears those running them are without vision and creativity; even if they did have inspired ideas, there would be no funding to carry them out.    

It seems that Jakarta has no city planners, only private developers, with no respect for the majority of its inhabitants who are poor (the great majority, no matter what the understated and manipulated government statistics say). The city abandoned itself to the private sector, which now controls almost everything, from residential housing to what were once public areas.

While Singapore decades ago and Kuala Lumpur recently managed to fully eradicate poor, unsanitary and depressing kampongs from their urban areas, Jakarta is unable or unwilling to offer its citizens subsidized, affordable housing equipped with running water, electricity, a sewage system, wastewater treatment facilities, playgrounds, parks, sidewalks and a mass public transportation system.

Rich Singapore aside, Kuala Lumpur with only 2 million inhabitants counts on one metro line (Putra Line), one monorail, several efficient Star LRT lines, suburban train links and high-speed rail system connecting the city with its new capital Putrajaya. The "Rapid" system counts on hundreds of modern, clean and air-conditioned buses. Transit is subsidized; a bus ticket on "Rapid" costs only 2 RM (about Rp 5,000) for unlimited day use on the same line. Heavily discounted daily and monthly passes are also available.

Bangkok contracted German firm Siemens to build two long "Sky Train" lines and one metro line. It is also utilizing its river and channels as both public transportation and as a tourist attraction. Despite this enormous progress, the Bangkok city administration claims that it is building additional 80 kilometers of tracks for these systems in order to convince citizens to leave their cars at home and use public transportation.

Polluting pre-historic buses are being banned from Hanoi, Singapore, Kuala Lumpur and gradually from Bangkok. Jakarta, thanks to corruption and phlegmatic officials, is in its own league even in this field.

Mercer Human Resource Consulting, in its reports covering quality of life, places Jakarta repeatedly on the level of African and poor South Asian cities; below Nairobi and Medellin.

Considering that it is in the league of some of the poorest capitals of the world, Jakarta is not cheap. According to the Mercer Human Resource Consulting 2006 Survey, Jakarta ranked as the 48^th most expensive city in the world for expatriate employees, well above Berlin (72^nd), Melbourne (74^th) and Washington D.C. (83rd). And if it is expensive for expatriates, how is it for local people with GDP per capita below US$1,000?

Curiously, Jakartans are silent. They have become inured to appalling air quality just as they have gotten used to the sight of children begging, even selling themselves at the major intersections, to entire communities living under elevated highways and in slums on the shores of canals turned into toxic waste dumps, the hours-long commutes, floods and rats.

But if there is to be any hope, the truth has to be eventually told, the sooner the better. Only correct and brutal diagnosis can lead to treatment and cure. Painful as the truth can be, it is always better than self-deceptions and lies.

Jakarta has fallen decades behind capitals in the neighboring countries: in esthetics, housing, urban planning, standard of living, quality of life, health, education, culture, transportation, food quality and hygiene.  It has to swallow its pride and learn: from Kuala Lumpur and Singapore, from Brisbane and even in some instances from its poor neighbors like Port Moresby, Manila and Hanoi.

Comparative statistics have to be transparent and widely available. Citizens have to learn how to ask questions again, and how to demand answers and accountability. Only if they understand to what depths their city has sunk can there be any hope of change.

"We have to watch out," said a concerned Malaysian filmmaker during New Year's Eve celebrations in Kuala Lumpur. "Malaysia suddenly has too many problems. If we are not careful, Kuala Lumpur could end up in 20 or 30 years like Jakarta!"

Could this statement be reversed? Can Jakarta find the strength and solidarity to mobilize and in time catch up with Kuala Lumpur? Can decency overcome greed? Can corruption be eradicated and replaced by creativity? Can private villas shrink in size and green spaces, public housing, playgrounds, libraries, schools and hospitals expand?

An outsider like me can observe, tell the story and ask questions. Only the people of Jakarta can offer the answers and solutions.

Andre Vltchek is an American novelist, filmmaker and journalist, co-founder of Mainstay Press (www.mainstaypress.org) and editorial director of Asiana Press Agency (www.asiana-press-agency.com). He can be reached at: andre-wcn@usa.net.

Nyai Dasima: Sang Peretas Jalan Menuju Sastra Modern Indonesia

Kesusastraan Indonesia sebetulnya amat kaya terlebih apabila kita menggali pusaka warisan bangsa yg tak pudar dilekang zaman, bahkan sudah "mendunia" dengan keberadaan terjemahan bahasa asingnya. /  EJ

Fenomena Dasima
Oleh IBNU WAHYUDI

DENGAN dibincangkannya Nyai Dasima karya S.M. Ardan (Masup Jakarta, Februari 2007) di TIM, Jakarta, 23 Februari lalu, kian jelaslah posisi penting cerita tragis Dasima dalam lintasan sejarah sastra Indonesia modern.

Memang, masih banyak yang enggan memasukkan Nyai Dasima menjadi bagian integral sastra Indonesia modern, namun realitas kesastraan ternyata jelas menunjukkan gambaran berbeda.

Lebih-lebih kalau kita sempat menonton tayangan "Nyai Dasima" lewat Trans TV, 2 Maret, tak ada lain yang barangkali akan kita bilang, kenapa tragedi yang konon betul terjadi pada awal abad ke-19 ini bisa begitu tenarnya? Apa istimewanya?

Novel Nyai Dasima ini bukan versi terbaru dari perjalanan dramatis seorang nyai bernama Dasima itu. Kendati begitu, diterbitkannya kembali Nyai Dasima versi S.M. Ardan, yang dilengkapi karya G. Francis, menegaskan lagi perihal kesohoran sebuah fiksi yang terbit pertama kali tahun 1896 itu. 

Perjalanan Nyai Dasima 

Seperti disebutkan, Nyai Dasima ini muncul atau dipublikasi pada tahun 1896 dan setakat ini dapat disebut sebagai prosa pertama dalam entitas sastra Indonesia modern. Dinyata-kan demikian lantaran sebelumnya tidak dapat dijumpai adanya prosa de-ngan bahasa Melayu serta diekspresikan lewat cetakan berhuruf latin. Memang, kalau untuk puisi, telah jauh mendahului penerbitan prosa. Setidak-tidaknya, kumpulan puisi Indonesia modern pertama telah terbit pada tahun 1857. Munculnya ragam puisi mendahului prosa ini secara genealogis maupun nalar-sastra, tidak mengherankan mengingat dalam ranah lisan, pola syair atau pantun juga jauh lebih dikenal dan dikuasai masyarakat Indonesia ketika itu dibandingkan dengan hikayat atau prosa pada umumnya.

Dalam cetak ulang Nyai Dasima ini dinyatakan bahwa pengarangnya adalah G. Francis dan penerbitnya adalah Kho Tjeng Bie & Co. Namun buku berjudul lengkap Tjerita Njai Dasima: Soewatoe Korban daripada Pemboedjoek, nama G. Francis tertera hanya sebagai "jang mengeloewarken". Sementara, nama penerbit Kho Tjeng Bie & Co. tidak ada. Tidak mengherankan jika W.V. Sykorsky dalam tulisannya berjudul "Some Additional Remarks on Antecedents of Modern Indonesian Literature" (BKI, 1980) me-ragukan sosok G. Francis sebagai penulis Nyai Dasima. Kendati demikian, tetap banyak yang meyakini bahwa G. Francis adalah pengarang yang mungkin sekaligus penerbit, sebab akhir abad ke-19 itu sudah dikenal luas adanya toko buku G. Francis, berlokasi di "Molenvliet (Kebon Djeroek) 10/63, Batavia".

Setahun setelah terbitnya Tjerita Njai Dasima, prosa ini mengalami transformasi menjadi syair yang ditulis O.S. Tjiang. Pengarang ini mengaku bahwa Nyai Dasima yang terbit tahun 1896 itu adalah babon syairnya. Beberapa tahun kemudian, Nyai Dasima yang berupa syair ini ditulis ulang oleh Akhmad Beramka yang menurut dugaan telah menyalinnya antara tahun 1906-1909. Demikian pula dengan Lie Kim Hok, telah menerbitkan syair ini yang selengkapnya berbunyi Sjair Tjerita di Tempo Tahon 1813, Soeda Kadjadian di Betawi, Terpoengoet dari Boekoenja Njai Dasima, sampai mengalami cetakan keenam (1922). Bahkan orang yang hanya memahami bahasa Belanda pun dapat menikmati kisah ini lewat karya A. Th. Manusama dengan judul Nyai Dasima: Het Slachtoffer vanbedrog en misleiding, een historische zeden roman van Batavia (1926).

Transformasi yang terjadi bukan sebatas dalam genre yang sama, melainkan sungguh-sungguh beralih "bahasa", seperti menjadi film, sinetron, atau sandiwara. Dalam bentuk gambar hidup, tercatat pertama kali dibuat tahun 1929 dengan judul "Njai Dasima". Film ini diproduksi oleh Tan's Film dengan sutradara Lie Tek Swie. Oleh produser dan sutradara yang sama, dibuat pula "Njai Dasima" (II) tahun 1930, dan diakhiri dengan "Pembalesan Nancy" (Nancy Bikin Pembalesan) atau "Njai Dasima III" pada tahun yang sama. Ketiga film ini selain masih hitam-putih juga belum bersuara. Baru pada tahun 1932, masih oleh produser sama tapi dengan sutradara berbeda (Bachtiar Effendy), dibuatlah film "Njai Dasima" yang telah memasukkan teknologi suara. Sementara itu, kendati kisahnya agak berbeda, pada tahun 1940 telah diproduksi sebuah film berjudul "Dasima" oleh Java Industrial Film dengan sutradara Tan Tjoei Hock. Akhirnya, untuk produksi layar lebar, tercatat pula sebuah film yang cukup berani pada masanya, berjudul "Samiun dan Dasima" yang dibuat oleh Chitra Dewi Film Production tahun 1970 dengan sutradara Hasmanan.

Kisah Dasima ini memang telah dibuat dalam format sinetron. Selain itu, tahun 1996, tragedi Dasima ini pernah dibuat berseri dan ditayangkan RCTI dengan arahan Ali Shahab. Untuk dunia panggung, cerita wanita cantik dari Curug, yang dipiara Edward W. ini tergolong populer. Setidak-tidaknya tahun 1960-an, perkumpulan "Kuncup Harapan" yang dimotori S.M. Ardan telah pentas keliling dengan kisah ini. Tentu, pementasan lain sangat mungkin telah berlangsung di mana-mana baik yang tradisional maupun modern. Untuk yang tradisional, misalnya pementasan oleh Komedie Stambul seperti diungkapkan oleh Kenji Tsuchiya dalam "On Cerita Nyai Dasima" (Sejarah, No. 7).

Demikian pula dengan Opera Miss Riboet, di masa penjajahan konon sudah mementaskan "Nyai Dasima" sebanyak 127 kali, selain tradisi sahibul hikayat dengan tukang cerita yang sering menampilkan kisah melodramatis ini. Sementara yang berpentas belakangan adalah EKI (Eksotika Karmawibhangga Indonesia) yang mengangkat judul "Madame Dasima" dalam bentuk drama musikal tahun 2001, meski sesungguhnya drama ini tidak langsung diangkat dari karya G. Francis, S.M. Ardan, atau Rachmat Ali.

Rachmat Ali? Ya, tahun 2000, gubahan Rachmat Ali dalam bentuk novel yang juga berjudul Nyai Dasima, diterbitkan Grasindo. Sedangkan S.M. Ardan sendiri telah menerbitkan karya ini dengan nada yang berbeda dari karya G. Francis, pada tahun 1965 (Penerbit Triwarsa) lalu di-cetak ulang tahun 1971 oleh Pustaka Jaya.

Kalau sejak akhir tahun 1920-an pembaca Belanda telah dapat mengonsumsi kisah ini, pembaca berbahasa Inggris dapat mengapresiasinya melalui terjemahan Harry Aveling, yang terbit tahun 1988. Perjalanan hidup Dasima pun ada yang digubah dalam lagu keroncong yang sering hanya merupakan bagian dari suatu pertunjukan. Kepopuleran Nyai Dasima, secara tersurat termaktub pula dalam beberapa karya fiksi, misalnya menjadi karya yang dibaca oleh Nyai Ontosoroh dalam Bumi Manusia karya Pram atau sebagai drama yang disinggung dalam karya Du Perron. 

Sastra populer

Jelas Nyai Dasima masih luas dikenal dan kerap mewujud menjadi semacam mitos atau legenda, beredar di khalayak dengan bermacam bumbu. Namun, apa sesungguhnya daya tarik Nyai Dasima sehingga ia mampu melintasi waktu dan bermetamorfosis dalam wujud narasi yang berbagai ini? Jawabannya, agaknya tidak lain karena karya ini merepresentasi formula sastra populer yang salah satu tekanannya adalah mengharu-biru emosi pembaca lewat sensitivitas latar multietnis dan bahkan bersentuhan dengan religiusitas yang dikemas dengan bungkus kesetiaan dan perselingkuhan. Pola ini, dalam zaman yang bagaimanapun, rasanya akan selalu menawan.

Ditilik dari aspek penceritaan, Nyai Dasima tidak ada "istimewa"-nya. Terlebih jika didekati dan dikomparasi dengan karya-karya yang terbit setelahnya, yang se-ring diperkaya dengan eksperimentasi dan inovasi, lagi-lagi karya ini memang biasa saja. Tapi, nyatanya, karya ini mampu bertahan untuk sekian lama, bahkan hingga tahun 2007 ini. Tentu kenyataan ini ada musababnya. Agaknya, memang ada sejumlah aspek formal yang beroperasi mengendalikan "kelanggengan" kisah ini di samping sisi romantik yang niscaya telah menjadi stimulator narasi.

Paling kentara, walau hanya sebuah melodrama biasa, tema dalam Nyai Dasima ini niscaya cenderung awet dan berpeluang mampu menggelitik emosi. Perbedaan etnis atau ras, cinta, selingkuh, diskriminasi, pemengaruhan sikap, keirihatian, penaklukan lewat guna-guna, peracunan, penistaan, dan pembunuhan, yang terdapat sekaligus di dalamnya, adalah tema-tema menggoda. Tema-tema "inti" itu, secara implisit memosisikan dirinya sebagai cerita yang selalu menarik perhatian atau menjadi semacam rambu moral.

Adanya stereotif tokoh-tokoh yang berlebihan, bisa saja "jatuh" secara kualitatif, tapi secara atraktif, sangat mungkin mampu memenuhi ekspektasi pembaca. Sebagai karya yang muncul dalam masyarakat yang umumnya masih niraksara (akhir abad ke-19), hadirnya karakter budiman, menawan, atau kebalikannya, kelewat dengki, tega dalam menista, serta kejam, merupakan semacam keharusan yang diam-diam dituntut pembaca. Semua ini ada dalam Nyai Dasima dan pembaca seperti memperoleh tempat pelarian yang menyenangkan. Penampilan tokoh-tokoh yang hitam-putih semacam itu, jangan dikira akan dijauhi oleh pembaca; justru sebaliknya, ia dapat menjadi ruang yang berfungsi sebagai semacam katarsis, meskipun hanya kuasi.

Kelinearan alur yang sederhana tidak berarti membuat pembaca bosan, tapi malahan "memaksa" pembaca masuk ke teras persoalan secara intensif; menyebabkan pembaca masuk dalam penglibatan tak berjarak, sehingga sentimentalitas teraduk-aduk secara efektif. Kondisi semacam ini memang tidak mengarahkan pembaca kepada kekritisan, melainkan hanya pada peluapan emosional belaka.

Melihat faktor-faktor ini saja, tidak salah jika Nyai Dasima dapat diindikasi sebagai karya populer. Namun, kecenderungan "populer" pada sebuah karya tidak semestinya lantas mengarahkan kita kepada sikap "menganggap" atau "menafikan" yang bersifat sosiohistoris. Dinamika khazanah sastra, secara esensial, tidak lain (merupakan) cerminan perjalanan intelektualitas, paling kurang dari kesahajaan menuju ke kekompleksan.

Oleh karena itu, jika Nyai Dasima secara stilistik bersahaja, itu pun merupakan ekspresi jujur dalam menampilkan dirinya bersangkutan dengan lingkungan intelektual saat itu. Semua ini tentu harus dipandang dalam kaitannya dengan tradisi penulisan saat itu, kemelekhurufan atau situasi kependidikan, taraf apresiasi masyarakat semasa, sistem penerbitan atau reproduksi yang ada, maupun sistem-sistem lain yang secara alami membentuk suatu kondisi. Kelahiran Nyai Dasima, sekali lagi, berkaitan dengan situasi intelektualitas yang masih berada dalam taraf "rendah" itu dan tidak berasal dari suatu tradisi penulisan fiksi yang telah mapan.

Bagaimanapun, Nyai Dasima yang memang sebuah karya sastra populer, justru dapat dikatakan sebagai yang meretas jalan kepada hadirnya kesusastraan Indonesia modern.*** 

Penulis, peminat sastra, tinggal di Depok.

Sumber: Pikiran Rakyat, 10 Maret 2007