Sep 21, 2010

Perjuangan mereka yang ingin beribadah

kata orang, lebih mudah mendirikan panti pijat daripada gereja di negara ini...


Selasa, 21/09/2010 19:02 WIB
Kisah Mereka yang Berjuang Membangun Rumah Ibadah
Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Empat perwakilan gereja mengisahkan perjuangan mereka dalam mendirikan rumah ibadah. Penolakan selalu muncul di tengah jalan walaupun putusan hukum berkekuatan tetap sudah dikantongi. Akibatnya, diantara mereka nekat beribadah di trotoar jalan.

Seperti dituturkan perwakilan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor, Alexander Paulus. Aktivitas jemaat gereja yang telah berlangsung sejak 2001 akhirnya dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan, Juli 2006 dan resmi berdiri sejak Oktober 2008 dan dibuka oleh Walikota Bogor.

"Walikota memuji pendirian gereja yang sesuai prosedur dan bisa menjadi contoh untuk gereja lainnya," kata Alexander saat jumpa pers di Kantor Setara Institute, Jalan Danau Galinging, Bendungan Hilir, Jakart pusat, Selasa (21/9/2010).

Tidak lama dari itu, kelompok kecil yang tidak diketahui dari mana asal-usulnya menolak gereja yang telah berdiri. Walikota, Alexander melanjutkan, mengirim surat kepada gereja untuk memindahkan lokasi tempat ibadah.

"Padahal, masyarakat tidak keberatan dengan berdirinya rumah ibadah di Taman Yasmin," 

Gereja menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Bandung) di tahun 2008 dan memberikan kemenangan pada GKI. Banding yang dilakukan Pemda Bogor di tingkat Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PTUN Bandung di 2010.

April 2010, jemaat GKI Taman Yasmin berniat melakukan peribadatan. Namun, Satpol PP mengembok pintu gereja. 

Niat jemaat beribadah di gereja akhirnya terlaksana pada 27 Agustus kemarin. Tapi, kesempatan itu hanya berlangsung 24 jam. Satpol PP kembali mengembok gereja.  "Karena sudah berkekuatan hukum tetap, kami membuka gembok pada tanggal 19 September kemarin. Sampai saat ini kami beribadah di trotoar," ujar Paulus.

Sementara itu, perwakilan GKI Taman Yasmin lainnya, Bona Sigalingging memprotes tindakan kepolisian yang menjaga aktivitas ibadah secara berlebihan. "Jika memang itu perlindungan biarkan kami masuk dan polisi berjaga di luar, dan membariskan water canon di hadapan anak-anak," kata Bona.

Nasib serupa juga menimpa Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Gandul Cinere, Depok. IMB yang telah dikeluarkan Bupati Bogor sejak tahun 1998, dicabut Walikota Depok karena penolakan warga sekitar.

Jalur hukum untuk memperkarakan Surat Keputusan Nomor: 645.8/144/Kpts/Sos/Huk/2009 sampai ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membuahkan hasil. Mahkamah Agung menguatkan putusan gugatan yang dilayangkan HKBP Cinere pada Juni 2010.

"Gereja masih dalam penyelesaian pembangunan tapi dengan pengawasan kepolisian," keluh Kuasa Hukum HKBP Cinere, Risely Agustina.

Bukan hanya GKI Taman Yasmin dan HKBP Cinere. Penolakan juga dialami Gereja Katolik Santa Maria di Purwakarta dan HKBP Filadelpia Tambun, Bekasi. Keduanya masih menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung atas banding yang dilayangkan Pemda setempat (tergugat). (ahy/ndr)


Baca juga

... sejak tahun 1997 hingga 2004 tercatat pembangunan masjid hanya mengalami kenaikan 64,22%. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan wihara yang mencapai 368%.

"Pembangunan yang paling rendah itu masjid, dari 392.044 menjadi 643.834, kenaikannya hanya 64,22%," kata Suryadharma.

Sementara gereja kristen dari 18.977 menjadi 43.909, dengan kenaikan 131,38%. Untuk gereja katolik tercatat 152,80% kenaikan dalam kurun waktu yang sama.

Sep 19, 2010

19,5T vs. 4,5T

the latest instalment of ludicrous news you won't want to know...



EMPAT KALI LIPAT BIAYA JAMKESMAS
Ongkos Studi Banding Rp 19,5 Triliun
Minggu, 19 September 2010 | 12:58 WIB
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mencengangkan sekaligus menyedihkan. Pejabat negara, mulai dari Presiden, 13 kementerian atau lembaga, sampai DPR, menghabiskan Rp 19,5 triliun untuk studi banding ke luar negeri. Total ini empat kali lebih banyak daripada anggaran Jamkesmas yang hanya Rp 4,5 triliun.

Data di atas dirilis Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). "Pada APBN 2010 total belanja perjalanan dinas, termasuk luar negeri, menghabiskan anggaran Rp 19,5 triliun," ujar Sekjen Fitra Yuna Farjan kepada wartawan di Bakoel Coffee, Minggu (19/8/2010).

Yuna menjelaskan, apa yang diperbuat pemerintah dan DPR jelas tak memiliki sensitivitas terhadap rakyat yang masih dikepung kemiskinan. Menengok sementara program BOS dan penanggulangan kemiskinan, seperti PNPM, Rp 7,4 trilun berasal dari utang.

"Melihat kondisi ini, pemerintah dan DPR telah mengingkari amanat konstitusi Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan, APBN ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," papar Yuna.

Ia mengatakan, jika DPR masih suka pelesiran, bagaimana mungkin dapat mengkritisi anggaran luar negeri pemerintah. Itu sebabnya hobi anjang sana-sini ke luar negeri adalah kebiasaan buruk yang harus dihentikan. "Presiden juga tidak sekadar beretorika melakukan penghematan," timpalnya lagi.

Sumberhttp://nasional.kompas.com/read/2010/09/19/12582575/Ongkos.Studi.Banding.Rp.195.Triliun

Sep 14, 2010

On being industrious & putting off gratification

...as a nation. 

Why China & India are catching up to form what the Economist dubbed "Contest of the Century" and the U.S. is not even in Top 10 of Newsweek's the world's 100 best countries.  (EJ)


OP-ED COLUMNIST

We're No. 1(1)!