Regional role model - Election day

Selamat mencoblos, eh salah, mencontreng, Saudara2 sebangsa setanah air! 

(Happy piercing, sorry, ticking, my fellow countrymen.... -- Emil Jayaputra)

 

Democracy in South-East Asia

The Indonesian surprise

Apr 2nd 2009
From The Economist print edition

The world's biggest Muslim country has changed from authoritarian basket-case to regional role model

EPA

THE Asian financial crisis of the late 1990s helped bring regime change in both the country where it started, Thailand, and the one where the devastation it wrought was most profound, Indonesia. At the time Thailand's prospects for political stability seemed infinitely brighter. A cohesive nation whose army seemed to have withdrawn from politics, it adopted a new constitution, drafted in an impeccably consultative process. Indonesia, however, woke up in 1998 from the 32-year Suharto dictatorship with a dreadful hangover—blood on the streets of Jakarta, separatist conflicts on the periphery and a chaotic explosion of repressed political activity, some of it tinged with Islamist extremism.

Yet as Indonesia prepares for its third national parliamentary elections since then, to be held on April 9th, it has a fair claim to be South-East Asia's only fully functioning democracy. Unfettered by Thailand's draconian lèse-majesté laws, or the fierce interpretations of what constitutes defamation in Singapore and Malaysia, the press is vibrant and free. Unlike Thailand's army, which returned to politics with a coup in 2006, Indonesia's has stayed back in the barracks. And unlike the Philippines, where elections dominated by guns, goons and gold lead to dozens of murders, Indonesia has enjoyed a largely peaceful campaign. Indonesia's corruption rates probably still top regional charts, but the government of President Susilo Bambang Yudhoyono has made strides in attacking it.

Moreover, pluralist politics and a decentralisation of power have helped bring Islamist politics into the mainstream. Jemaah Islamiah, the local al-Qaeda franchisee, responsible for the bombing in Bali in 2002 and other attacks, has been marginalised: its most dangerous fanatics are in jail or hiding in the jungles of Mindanao in the southern Philippines. No attacks on foreign targets in Indonesia have been recorded since 2005. The above-ground Islamist parties have had to become less vehement to gain power. About two-fifths of local elections have been won by coalitions forged between Islamist and secular parties. In the two other huge Asian Muslim-majority nations—Pakistan and Bangladesh—extremism gained ground in the early years of this century in part because of the suppression of political competition.

Of course Indonesia is not a paragon of Jeffersonian democracy. The parties contesting the election (see article) are doing so largely on the basis of their leaders' charisma, and the quality of the packed lunches and other handouts they provide at their rallies. And those leaders are mostly people who thrived under Suharto, too, testifying not just to the elite's tenacious staying power, but also to the lack of any accountability for the abuses of the Suharto years. One is the former army chief, Wiranto, who was indicted by a United Nations-backed tribunal for his role in the violence that surrounded Indonesia's withdrawal from Timor-Leste in 1999. Another, Prabowo Subianto, is the divorced husband of one of Suharto's daughters, and a former special-forces commander whose human-rights record is such that he cannot get a visa to America.

In the short term, however, the biggest difficulty facing Indonesian democracy is the election itself. Despite the experience of the previous votes in 1999 and 2004 it was always going to face huge difficulties: a voting system of Byzantine complexity; constantly evolving rules; the logistics of organising polls in an archipelago of 17,000 islands and 240m people; and the apparent ineptitude of the election commission. A new one was added, however, with the exposure of the apparent rigging of a recent election for a provincial governorship, in East Java, in favour of Mr Yudhoyono's Democratic Party.

The scale of the errors uncovered—over a quarter of the names on the voters' list were fictitious or repeated—seems too large for it to be simply an instance of incompetence. But instead of helping the investigation, the police in Jakarta intervened to downgrade it and sideline the local police chief responsible. Since then errors have been detected in voters' lists elsewhere. This makes it even more likely that many losing candidates in the election will challenge the results. Indonesia's love affair with democracy could enter a rocky patch.

Pricking the pretext of "Asian values"

It should, however, be no more than that. The manipulation was uncovered, publicised and is being exploited by opposition candidates: the system worked. As governments elsewhere in the region retreat into repression, Indonesia can still be proud of its young but vibrant pluralism. Although Malaysia's Mahathir Mohamad and Singapore's Lee Kuan Yew did most of the talking about the "Asian values" that justify authoritarianism, Suharto was their role model and proof. Indonesia is now an altogether different sort of model. Like India it has shown that democracy can work in huge, diverse and poor countries. And like Brazil, Taiwan and South Korea, it has shown it does not need generations to strike roots. ***

 

Penerjemah & Pendidik

 Kombinasi profesi yang unik, namun teramatlah mulia. -- Emil Jayaputra

 

Slamet Riyanto dan Karakter Anak Bangsa

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Jumat, 12 Desember 2008 | 03:00 WIB

Oleh IRENE SARWINDANINGRUM

Belajar bahasa asing tak berarti menjadi orang asing. Prinsip inilah yang mendasari niat Slamet Riyanto menyadur dongeng di Nusantara ke dalam bahasa Inggris. Dari balik barisan perbukitan, guru Bahasa Inggris SMA Negeri 2 Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, ini berusaha menjaga anak bangsa agar tak menjadi asing terhadap budaya sendiri.

Menurut warga Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, ini, generasi muda semakin tak kenal nilai-nilai budaya bangsanya. Ini karena tak ada yang mengenalkannya kepada mereka. Maka, mengalirlah sekitar 40 karya saduran Slamet yang tercetak dalam seri buku cerita dongeng. Buku dalam bahasa Inggris ini terutama untuk para pelajar.

Bagi dia, dongeng rakyat menyimpan petuah dan kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Bentuk seperti inilah yang perlu diteruskan dari generasi ke generasi. Kadang petuah itu menjiwai seluruh dongeng, beberapa di antaranya ia sisipkan dengan jelas.

Dalam The Legend of Dewi Sri, misalnya, Slamet menyisipkan nasihat untuk menjaga lingkungan. "Meski sederhana, nilai-nilai itu sangat mendasar untuk membentuk karakter anak, seperti menghormati orangtua, menjaga lingkungan, atau jangan serakah," ujarnya.

Keprihatinannya itu timbul ketika Slamet kesulitan menemukan bahan ajar yang bernapaskan budaya Indonesia untuk para murid. Sebagian besar cerita berbahasa Inggris merupakan kisah-kisah dari negara asing.

Jarang didongengi

Tak juga menemukan bahan ajar yang diharapkan, Slamet bertekad membuat sendiri bahan penunjang pelajaran yang dekat dengan budaya bangsa Indonesia. Walaupun pada masa kecilnya jarang didongengi orangtua, ia masih sering mendengar dongeng-dongeng itu dari kerabat atau tetangga. Sampai kini petuah-petuah dongeng itu masih mengendap di benaknya.

Slamet juga gemar membaca. Di ruang tamunya, di bawah poster besar mantan Presiden RI Soekarno dan Soeharto, terdapat rak yang sarat berbagai jenis buku, mulai buku agama, komputer, hingga novel. Dalam empat hari, ia biasanya membaca tiga buku. Slamet pun telah membaca habis semua buku berbahasa Inggris di perpustakaan sekolah tempatnya mengajar. Sebagian buku lagi dia pinjam, antara lain dari berbagai perpustakaan di Yogyakarta.

Tahun 1997 ia mulai menuliskan dongeng-dongeng Nusantara dalam bahasa Inggris. Kegiatan ini dilakukannya di sela-sela tugas sebagai guru Bahasa Inggris.

Berpengalaman mengajar selama 20 tahun, Slamet tak sekadar "mengajar di depan kelas". Ia pun aktif menarik minat para murid untuk menulis dalam bahasa Inggris. Hasilnya, sejak awal 1990-an para murid SMAN 2 Wonosari sudah menghasilkan majalah sekolah berbahasa Inggris, Kontras.

Tahun 1999, ia dan murid-muridnya diundang mengikuti Konvensi Kreativitas Guru Nasional di ITB. Dalam acara yang terselenggara atas kerja sama ITB, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Globetre Foundation Swedia ini, penampilan kelompok Slamet menarik perhatian Depdiknas.

Setelah itu, tanpa terduga, dana bantuan pengembangan pendidikan lalu mengalir ke sekolah di balik bukit itu. "Seorang dirjen rupanya terkesan melihat sekolah terpencil, tapi murid-muridnya tidak kalah prestasinya dengan mereka yang bersekolah di kota," ceritanya.

Sejak itu, motivasi Slamet untuk mengajar dan menulis semakin terpacu. Berbagai karyanya mengalir, seperti kumpulan cerita pendek dalam bahasa Inggris, Do It Please (2003), The Secrets of a Smart High School Student (2005), dan panduan berbahasa Gateway for Active Communication (2007). Sampai kini ia telah menulis lebih dari 78 buku berbahasa Inggris, termasuk serial dongeng.

"Sebagian besar buku itu terutama saya maksudkan untuk penunjang pelajaran Bahasa Inggris," katanya.

Rasa lokal

Buku seri dongeng karyanya ditulis dalam pola kalimat dan struktur yang sederhana agar mudah dimengerti siswa. Khusus untuk buku dongeng, Slamet terutama menyasar pelajar SD dan SMP.

Umumnya dongeng karyanya kental dengan nuansa lokal. Dalam buku Do It Please, misalnya, Slamet berkisah tentang pengalaman lucu Deddy, seorang pelajar SMA, dalam suatu liburan sekolah. Untuk menambah rasa lokal, ia sengaja tidak menerjemahkan atribut tokoh dalam bahasa Inggris.

Pada buku The Story of Timun Emas, ia tetap menyebut orangtua Timun Emas sebagai Pak Simin dan Bu Simin, bukan Mr dan Mrs Simin, atau Prabu Rama dalam The Legend of Dewi Sri. Setiap buku itu juga dilengkapi panduan membaca dongeng dan teori singkat tentang bahasa Inggris. "Teori dan panduan ini ditambahkan oleh penerbit," kata Slamet.

Hasil dari penerbitan karyanya itu, Slamet bisa membangun rumah berlantai dua yang sempat rusak akibat gempa pada 2006. Namun, keuntungan yang baginya tak bisa dinilai dengan uang adalah kesempatan bertemu penulis buku pelajaran Bahasa Inggris yang selama ini digunakannya untuk panduan mengajar, yakni Jeremy Hamer dan Jack Richard.

Pertemuan itu berlangsung pada Konferensi Guru Bahasa Inggris se-Asia (Teacher English as a Foreign Language/TEFL), di mana ia diundang sebagai salah satu pembicara, Agustus lalu di Bali. Tema konferensi ini, "Globalizing Asia: The Role of English Language Teacher", rupanya sesuai dengan kiprahnya.

Guru sejati

Kepala Dinas Pendidikan DI Yogyakarta Suwarsih Madya menyebut Slamet sebagai guru sejati yang mau berbuat demi kemajuan pendidikan, tanpa mengharap imbalan. Tanpa fasilitas berlebih dari pemerintah, ia membuktikan kemandirian dan kemauan dengan mengolah hal-hal sederhana menjadi bahan ajar. Buku-bukunya mampu mengasah kemampuan akademis murid, juga memperkuat karakter siswa.

"Buku dongeng berbahasa Inggris yang dia tulis merupakan terobosan. Tak muluk-muluk, tapi justru mengakar pada jati diri bangsa," kata Suwarsih yang tengah membimbing Slamet untuk menyelesaikan disertasi studi pascasarjana di UNY.

Meski karyanya sudah terpajang di toko-toko buku di berbagai kota, dalam kehidupan sehari-hari Slamet relatif tetap sederhana. Hak atas karya-karya sadurannya telah dia jual kepada pihak penerbit sehingga selaris apa pun bukunya, tak menambah pendapatannya.

Walaupun begitu, tekad Slamet untuk menulis tidak padam. Ia bahkan tak ingin menghitung biaya yang harus dikeluarkan dari koceknya untuk riset dan fotokopi.

"Bagaimanapun, kepuasan batin itu tidak tergantikan dengan uang. Kalau soal penghasilan, ya biarkan Yang di Atas saja yang mengatur," katanya. ***

Sumber: Kompas, 12 Desember 2008.

Bahasa: Identitas Bangsa

80 Tahun Sumpah Pemuda

Menghidupkan "Roh" Bahasa Persatuan

"Sorry, hari ini gue minta izin mau off dulu. Tunggu sebentar, gue nggak bisa nelpon loe. Gue lagi meeting."

Tiga kalimat pendek tersebut, kedengarannya enak dan terkesan gaul. Bahkan bisa disebut si penuturnya intelek bergaya metropolitan. Tetapi, adakah yang aneh atau janggal dari kalimat yang sering ter- dengar dalam percakapan sehari-hari di masyarakat, terutama di Jakarta dewasa ini?

Sepintas memang kelihatan tidak ada masalah dengan ucapan seperti itu. Apalagi, zaman sekarang memang dituntut kreativitas. Bagi masyarakat awam, bahasa lisan di atas, sepintas tak bermasalah. Tetapi, bagi kalangan ahli bahasa Indonesia, kalimat tersebut sangat merisaukan. Mengapa?

Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Dendy Sugono yang ditemui SP belum lama ini di Jakarta mengaku risau dengan penggunaan bahasa yang campur aduk itu. Dendy pun mengingatkan ada banyak kesalahan berbahasa tersebut.

Kalimat yang benar dari,"Sorry, hari ini gue minta izin, gue mau off dulu" adalah,"Maaf, hari ini saya mau minta izin, saya mau libur/tidak kerja dulu." Demikian pula, dua kalimat,"Tunggu sebentar, gue nggak bisa nelpon loe. Gue lagi meeting", yang benar adalah,"Tunggu sebentar, saya tidak bisa menelepon Anda. Saya sedang rapat." Kesalahannya adalah mencampuradukkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Betawi.

Bahasa, menurut Dendy Sugondo, digolongkan menjadi bahasa lisan dan tulisan. Bahasa lisan, dibagi lagi menjadi bahasa lisan formal dan nonformal (cakap, Red). Bahasa lisan merupakan bahasa primer, sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa sekunder. Keduanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan identifikasi diri, serta tetap harus mengindahkan kaidah bahasa yang baik dan benar. Sebab, para ahli sepakat bahwa bahasa yang dibentuk oleh kaidah aturan serta pola tertentu, tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan kesalahan interpretasi dalam komunikasi.

Kecenderungan di Indonesia, lanjut Dendy, penutur memadukan bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Kebiasaan itu bisa disebut "kreatif", tetapi merusak kaidah bahasa.

Penggunaan bahasa Indonesia yang salah di ruang publik berdampak buruk pada perkembangan kebahasaan nasional. Ketidakteraturan berbahasa adalah cerminan ketidakpahaman atau ketidakdisiplinan terhadap tata bahasa.

Sementara itu, dosen program studi Indonesia Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Asep Sambodja mengatakan bahasa percakapan anak-anak muda di televisi terdengar masih kacau dan cuek dengan kaidah. Ada campur-aduk bahasa yang tidak pada tempatnya. Tetapi, redaktur majalah Susastra itu juga melihat ada anak muda yang mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata memperlihatkan penguasaan bahasa Indonesia yang canggih.

Kaidah Bahasa

Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak mengikuti kaidah, menurut Dendy, akan merusak penggunaan dan pemahaman bahasa Indonesia pada anak-anak dan masyarakat. Celakanya, bahasa pada iklan banyak yang menyalahi kaidah bahasa Indonesia, padahal media itu sangat cepat dicerna dan ditiru anak-anak dan masyarakat.

Contohnya, iklan rokok yang berbunyi "Nggak Ada Loe, Nggak Rame". Jika mengikuti kaidah, seharusnya "Kalau Anda Tidak Ada, Suasananya Tidak Ramai".

Selain bahasa iklan, penggunaan bahasa asing untuk nama jalan atau petunjuk, seperti di kawasan perumahan elite dan toko swalayan, juga merusak dan menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Padahal, orang asing yang tinggal di Indonesia justru lebih fasih berbahasa Indonesia.

Dendy berharap setiap insan Indonesia menjunjung tinggi bahasanya, meskipun menguasai bahasa asing. Harapan itu terutama ditujukan kepada pejabat dan tokoh publik. Ketika berpidato atau dalam acara resmi, pejabat hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Peringatan 80 Tahun Sumpah Pemuda 28 Oktober 2008 yang bersamaan dengan Kongres IX Bahasa Indonesia di Jakarta hendaknya menjadi momentum untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Para pendiri bangsa, kata Dendy, sadar akan fungsi, peran, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kerap kali orang salah kaprah dengan Sumpah Pemuda, khususnya menyangkut bahasa Indonesia, dengan menyatakan berbahasa satu. Padahal, bunyinya,"Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Jadi, bukan bahasa satu, yang seolah-olah tidak boleh berbahasa asing ataupun bahasa daerah.

Makna yang dalam dari Sumpah Pemuda adalah setiap warga negara boleh, bahkan dituntut menguasai bahasa asing untuk meningkatkan pergaulan, tetapi tetap harus menjunjung bahasa Indonesia. Ikrar itu juga bermakna, selain bahasa Indonesia, bahasa daerah yang merupakan kekayaan bangsa, tetap harus dipelihara.

Dendy berharap peringatan Sumpah Pemuda kali ini menjadi momentum menghidupkan kembali "roh" bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan hendaknya menjadi jiwa bagi setiap warga Indonesia. Kalau setiap warga negara mencintai dan bangga berbahasa Indonesia secara baik dan benar, dengan sendirinya "roh" bahasa persatuan akan terus hidup dan berakar.

Ungkapan bahasa menunjukkan bangsa, sangat diharapkan terwujud. Sebab, ungkapan itu memiliki makna filosofi yang dalam. Kebiasaan para penutur bahasa, oleh ahli bahasa disebut sebagai refleksi perilaku masyarakat dalam bernegara. Ketika warga tidak disiplin berbahasa, bisa ditafsirkan sebagai ketidaktaatan warga terhadap aturan negara.

Identitas Diri

Dalam Kongres III Bahasa Indonesia di Jakarta 28 Oktober- 3 November 1978, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI Sayidiman Suryohadiprojo yang tampil dengan makalah berjudul Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pembinaan Ketahanan Nasional (Depdiknas, 1983), mengingatkan pentingnya bahasa dalam pertahanan nasional. Menurutnya, ketahanan nasional tak mungkin ada apabila bangsa itu tidak memiliki identitas dan harga diri.

Bahasa Indonesia yang merupakan produk perjuangan nasional, kata Sayidiman, mempunyai saham penting untuk memberikan identitas tersendiri pada bangsa kita. "Meskipun terdiri dari sekian banyak suku bangsa yang mempunyai bahasa sendiri-sendiri, ditambah dengan besarnya dialek, tetapi kita telah berhasil mengkreasikan bahasa nasional yang digunakan di seluruh wilayah nasional yang luas itu. Inilah jasa Sumpah Pemuda 1928 dan perjuangan setelah itu untuk mewujudkan kepada sumpah tersebut," ujarnya.

Tidak hanya Sayidiman, jauh sebelumnya pujangga besar Sutan Takdir Alisjahbana dalam berbagai karya sastranya telah menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya bahasa persatuan tersebut. Dalam buku berjudul Dari Perdjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia (1957) terungkap bagaimana Sutan Takdir Alisjahbana berjuang menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya bahasa persatuan itu.

Dalam buku itu disebutkan bagaimana penjajah Belanda hendak mengganti bahasa Indonesia di sekolah-sekolah bumiptera di Aceh dengan bahasa Aceh. Upaya itu akhirnya gagal setelah diprotes pemuda Indonesia melalui surat kabar yang terbit di Pulau Jawa ketika itu.

Di sisi lain, buku ini juga mengingatkan bagaimana tokoh Belanda, Prof Kern sejak 1890 meminta pemerintahnya mengajarkan bahasa Belanda di sekolah-sekolah bumiptera jajahannya. Anjuran itu didukung Dr Nieuwenhuis (meninggal 1931) tentang perlunya mengajarkan bahasa Belanda di kalangan bangsa Indonesia.

Dia bahkan mengkritik bangsanya, bahwa selama 300 tahun menjajah Indonesia, Belanda mengabaikan kewajiban menyebarkan bahasanya.

Kritik Nieuwenhui itu memang telah dibuktikan Spanyol yang pernah menjajah Filipina. Meskipun Amerika Serikat bersusah payah memasukkan bahasa Inggris di Filipina pascapenjajahan Spanyol, bahasa Spanyol tetap digunakan di negara itu.

Demikian pula Inggris yang telah kehilangan jajahannya, seperti Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara yang kini masuk negara persemakmurannya di Asia dan Afrika, tetapi budaya dan bahasa Inggris tetap melekat dan menjadi bahasa resmi di negara bekas jajahannya itu. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara bekas jajahan Prancis. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan, bahasa sangat penting dalam kehidupan berbangsa.

Dalam seminar Majelis Bahasa Malaysia, Brunei, dan Indonesia (Mabbim)-Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) yang berlangsung April 2008 di Jakarta, ketiga negara penutur bahasa Indonesia/Melayu, sepakat menjadikan bahasa Indonesia/Melayu sebagai bahasa dunia. Ketiga negara itu berobsesi meningkatkan martabat bahasa Indonesia/Melayu sebagai bahasa pergaulan internasional dengan lebih banyak menyerap kosa kata ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru.

Kalau Malaysia dan Brunei saja peduli pada bahasa Indonesia/Melayu, maka bangsa Indonesia sebagai penutur terbesar bahasa itu, seharusnya lebih menjunjung tinggi bahasa persatuan tersebut. Peringatan 80 Tahun Sumpah Pemuda dan Kongres IX Bahasa Indonesia hendaknya menjadi momentum untuk merefleksikan perjuangan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi dengan cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. [SP/Marselius Rombe Baan]

---

SP, 28/10/08